Jumat, 27 Maret 2009

CALEG PEREMPUAN

Kompas, 24 Maret 2009

Niat Pemerintah Ditunggu

Jakarta, Kompas – Keputusun Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengancam kebijakan affirmative untuk perempuan melalui kuota 30 persen di parlemen.

Oleh karena itu, calon anggota (caleg) perempuan pun mendesak, dalam hal ini Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, mengupayakan berbagai strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen.

Desakan itu muncul dalam sarasehan dan temu konsultasi caleg perempuan yang diselenggarakan Pusat Pemberdayaan Perempuan dalam Politik dan angggota DPD, Mooryati Soedibyo, Senin (23/3) di Jakarta.

Hilangnya payung Hukum bagi kebijakan affiramtif itu membuat posisi caleg perempuan rawan. “Karena payung hukumnya tidak ada, kini tergantung goodwill pemerintah saja. Harus ada kebijakan pemerintah yang mengangkat derajat keterwakilan perempuan. Kini bola bukan di DPR, tetapi pemerintah dan parpol. Mau bagaimana lagi,” kata anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Lena Maryana Mukti.

Selain pemerintah, parpol juga harus mengawal suara perempuan dengan menetapkan kebijakan yang memberi kesempatan kepada perempuan. Tidak bisa lepas tangan begitu saja. Untuk itu, belasan caleg perempuan yang hadir dalam sarasehan juga mendesak parpol mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada keterwakilan perempuan.

Kami harap parpol membuat kebijakan yang berpihak kepada perempuan. Contohnya, jika ada penggantian calon terpilih perempuan, seharusnya diganti dengan caleg perempuan yang mendapat suara terbanyak berikutnya, “kata Lena lagi.

Sumarno dari KPU DKI Jakarta mengingatkan, putusan MK akan menyebabkan kanibalisme politik antarcaleg di satu parpol yang sama. Caleg hanya memikirkan diri sendiri.

Sabtu, 07 Maret 2009

KPU "PELESIR KE LUAR NEGERI"

Suara Merdeka, Rabu 4 Maret 2009

Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengagendakan kunjungan ke luar negeri untuk melakukan bimbingan teknis kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri untuk melakukan bimbingan teknis kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di enam negara, yaitu Belgia (Brussell), Kenya(Nairobi), Singapura, Arab Saudi (Jeddah), AS (Los Angeles), dan Korsel (Seoul).

Menurut anggota KPU, Andi Nurpati, agenda tersebut sudah direncanakan jauh-jauh hari. Dengan pembagian Abdul Aziz ke Seoul, Sri Nuryanti ke Nairobi, I Putu Artha ke LA, Syamsul Bahri dan Endang Sulastri ke Jeddah. “Sementara saya akan ke Singapura dan Brussel,” katanya di Gedung KPU, Jakarta, Selasa(3/3).a.
Bimibingan teknis secara langsung kepada PPLN diperlukan agar mereka lebih memahami ketika memberi bimbingan pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Jadi, hal ini sama seperti bimbingan teknis yang kita berikan kepada KPU Kabupaten/Kota, “ujar Andi.
Dia menegaskan, agenda ke luar negeri tersebut tidak akan mengganggu kinerja KPU meskipun waktu pelaksanaan pemilu sudah semakin dekat, karena kepergian anggota KPU sudah diatur sehingga minimal lima anggota tetap berada di Jakarta. “Jadi, bila sewaktu-waktu pleno diperlukan tetap bisa dilakukan,”imbuhnya.


Tidak Mendesak
Namun, rencana KPU berkunjung ke luar negeri kembali menuai kecaman. Mantan anggota panitia khusus (pansus) RUU Pemilu, Lena Maryana Mukti mengatakan, kapasitas penyelenggara pemilu di luar negeri jauh lebih baik daripada di dalam negeri, sehingga bimbingan teknis terhadap mereka tidak terlalu mendesak.
“Bukan bermaksud menafikkan pemilih luar negeri. Tapi sudah jelas KPPLSN kapasitasnya jauh lebih baik karena sebagian juga petugas KBRI. Jadi mereka sudah tahu,” paparnya.
Anggota Komisi II DPR RI ini meminta, daripada ke luaarnegeri, akan lebih baik jika anggota KPU melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis ke pelosok-pelosok daerah di Indonesia, karena minimnya sosialisasi sejumlah aturan akan mendorong potensi konflik yang tinggi di tingkat TPS.
Senada dengan Lena, Direktur Eksecutif Cetro, Hadar Navis Gumay menilai, kepergian KPU ke luar negeri menunujukkan mereka tidak mengetahui prioritas kerja yang harus didahulukan menghadapi pemilu.
“Apalagi, potensi konflik justru lebih tinggi di Tanah Air dibandingkan di luar negeri,”tandasnya.

Selasa, 03 Maret 2009

PROFIL LENA MARYANA

KELUARGA

Lahir di Jakarta, 22 Desember 1962 adalah anak ke-2 dari sepuluh bersaudara pasangan betawi asli H. Muhammad Mukti Emir (pensiunan pegawai Pemda DKI) dan Hj. Suroya. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di kawasan Tanah Abang, kampung halaman ayah dan ibunya.

Dari pernikahannya dengan dr. Abraham Andi Padlan Patarai, Mkes, lahir tiga putra-putri tercinta Achmad Raihan, Achmad Gibran dan Adinda Nurul Ramadhani

FIGUR AKTIFIS

Karir politiknya dimulai dengan menapak sebagai aktifis mahasiswa, pemuda dan organisasi kemasyarakatan. Semasa mahasiswa berhasil duduk sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari tahun 1987-1989. Di kampus yang sama, ia juga menjadi salah satu pendiri Koperasi Mahasiswa.

Aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sempat menjabat sebagai Ketua PB HMI periode 1990-1992. Selain aktif di HMI, juga di Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI), Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Asian Council for Religion and Peace (ACRP) dan Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC).

Perempuan yang fasih berbahasa Inggris ini mantap memilih PPP sejak tahun 1992, pernah menjadi Sekretaris Pengurus Harian Pusat di partai ini dan saat ini duduk sebagai anggota Majelis Pakar DPP PPP .

KARIR

Karir pekerjaan ibu tiga anak ini diawali dengan menjadi Dosen di almamaternya pada tahun 1989-1991. Di penghujung tahun 1991, ia menjadi konsultan pengembangan kawasan terpadu, proyek yang dibiayai Bank Dunia, di Departemen Dalam Negeri. Pekerjaan sebagai konsultan dijalankan sampai tahun 2002, selanjutnya bekerja sebagai Tenaga Ahli Menteri Koperasi dan UKM hingga tahun 2004.

MOTIVASI MENJADI ANGGOTA DPR RI

Pengalaman organisasi dan perjalanan karir istri dari seorang dokter ini, menumbuhkan kesadarannya untuk ikut memperbaiki nasib rakyat dengan jalan terlibat secara aktif menciptakan tata pemerintahan yang bersih. Atas dukungan masyarakat Jakarta pada Pemilu 2004 lalu, terpilih sebagai anggota DPR RI dari PPP. Di lembaga ini bergabung ke Komisi 2 yang menangani bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Pertanahan.

Selama duduk sebagai anggota Komisi 2, mantan anggota MPR RI tahun 1997-1999, menunjukkan komitmen dan keberpihakannya kepada masyarakat dengan menjalankan fungsi-fungsi sebagai anggota dewan dengan sebaik-baiknya. Merasakan bahwa masih banyak yang bisa dilakukan di parlemen yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, maka ia memutuskan untuk kembali maju sebagai calon anggota legislatif di daerah pemilihan DKI 2 pada Pemilu 2009 yang akan dilaksanakan pada 9 April 2009.


TAGLINE

“KOMPETEN DAN BERDEDIKASI”




KOMITMEN LENA MARYANA:


1. Berjuang bagi terciptanya pemerintahan yang bersih, dimulai dari diri sendiri untuk menjalankan tugas sebagaimana yang diamanahkan undang-undang.

2. Menjalankan fungsi sebagai anggota DPR RI yaitu pembentukan undang-undang, penyusunan anggaran dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dengan mengutamakan prinsip kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

3. Mendorong segera diimplementasikannya Undang-undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan murah dan terjangkau.

4. Mengontrol anggaran pendidikan yang telah dialokasikan oleh negara sebesar 20% agar diutamakan bagi peningkatan kualitas anak didik dan tenaga pendidik.

5. Sebagai seorang pejuang hak-hak perempuan, tetap berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan keterwakilan perempuan di parlemen.

6. Mendorong Amandemen UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk memperjuangkan kejelasan nasib tenaga kontrak dan upah pekerja.

7. Perlindungan hukum khususnya bagi TKI/TKW yang bekerja di luar negeri, dengan melakukan kerja sama dan kesepakatan hukum dengan negara tujuan sehingga menjamin perlindungan hukum bagi TKI/TKW dan anggota keluarganya.

Riwayat Pendidikan dan Pengabdian


v Pendidikan:
Ø SDN 01 Karet Tengsin, Jakarta, Lulus 1975
Ø SMPN 40 Jakarta, Lulus 1978
Ø SMAN 24 Jakarta, Lulus 1981
Ø Fakultas Tarbiyah, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Lulus 1989

v Pekerjaan:
Ø Anggota Komisi Pemerintahan, Otonomi, Aparatur dan Pertanahan DPR RI, Periode 2004-2009
Ø Tenaga Ahli Menteri, Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2001-2004
Ø Resource Assistant, The World Bank Projects, Ditjen Bangda Depdagri, 1996-2001
Ø Anggota MPR RI, Periode 1997-1999
Ø Senior Management Administrator, The World Bank Projects, Ditjen Bangda Depdagri, 1991-1996
Ø Dosen Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1989-1991

v Organisasi:
Ø Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidyatullah Jakarta, Ketua Umum, 1987-1989
Ø Koperasi Mahasiswa (Kopma) IAIN Syarif Hidyatullah Jakarta, Pendiri, 1987
Ø Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ketua PB HMI, 1990-1992
Ø Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Anggota Departemen Luar Negeri, 1993-1996
Ø Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), DPP KNPI, Anggota Hubungan Luar Negeri, 1993-1996
Ø Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Wakil Ketua Departemen DPP PPP, 1993-2003
Ø Generasi Muda Pembangunan Indonesia, Ketua, 1998-2008
Ø Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), 2001-2006
Ø Indonesian Committee for Religion and Peace (ICRP), Ketua Harian, 2002-2005
Ø Asian Council for Religion and Peace (ACRP), Executive Committee, Women’s Wing, 2002-2005
Ø Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), Ketua Pengurus Pusat, 2002-2012
Ø Partai Persatuan Pembangunan, Sekretaris PHP DPP PPP, 2003-2007
Ø Partai Persatuan Pembangunan, Anggota Majelis Pakar, 2007-2012
Ø Parlemen Negara-negara OKI (Parliamentary Union of the OIC Member States/PUIC), Anggota Specialized Standing Committee, 2008-2010
v Kursus/Training:
Ø ASEAN Youth Leadership Training, Menpora dan Universitas Indonesia, Jakarta, 1990
Ø Kursus Singkat Sosial-Ekonomi, Yayasan Ilmu-ilmu Sosial (YIIS), Jakarta, 1991
Ø International Visitor Program, Training on Democratization, USIS, Amerika Serikat, 1994
Ø Student Leadership Training, HITACHI, Singapore, 1996
Ø Training on Various Topics, The Sydney Ethic Center, Malaysia, 1996, 1997, 1998, 1999
Ø Comparative Analysis Political Studies, IRI, Amerika Serikat dan Afrika Selatan, 2000
Ø Political Party Development Program (PDP), Center for Democratic Institution (CDI), Australia, 2007
Ø House of Democratic Assistance Commission (HDAC) Program, Washington D.C., AS, 2008


v Seminar/Workshop/Others:
Ø Seminar on Youth and 21st Century Challenges, JICA, Jakarta, 1988
Ø Seminar on Young Parliamentarian, Malaysia, 1991
Ø Seminar, Regional Islamic Scholar in Southeast Asia and Pacific (RISEAP), Singapore 1992
Ø Workshop and General Assembly, World Assembly Muslim Youth (WAMY), Malaysia, 1993
Ø Youth Exchange, Australian Political Exchange Council (APEC), Australia, 1994
Ø Meeting with Islamic Development Bank (IDB), Jeddah, 2001
Ø Trade Mission, Paris dan London, 2001
Ø General Assembly, Asian Council for Religion and Peace (ACRP), Yogyakarta, 2002
Ø Trade Mission, China, 2002
Ø Seminar on Business, Helsinki, Finland, 2002
Ø Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Meeting, Acapulco, Mexico, 2002
Ø Trade Mission, Hungaria dan Bulgaria, 2003
Ø Friendly Visit, Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura, 2006
Ø General Assembly, International Parliamentary Union, Geneva, Swiss, 2006
Ø Study Comparative on Capital City Management, Bangkok, Thailand, 2007
Ø Asian Parliamentary Association Meeting, Tehran, Iran, 2007
Ø Study on Spatial Planning Management, Australia, 2007
Ø Study on Management of Local Government and Public Services, Athena (Yunani), 2007

Ø Seminar on Democracy, Bangkok, Thailand, 2008
Ø Seminar on Special Theme, European Commission, Manila, 2008
Ø General Assembly, Asean Parliamentary Association, Singapura, 2008
Ø Seminar on Democracy, Baku, Azerbaijan, 2008
Ø Kunjungan Grup Kerjasama Bilateral Antar Parlemen, Portugal, 2008
Ø Study comparative on Local Government, Apparatus and Land Reform, Cape Town, Afrika Selatan, 2008
Ø Conference, Parliamentary Union the OIC Member State (PUIC), Niamey, Niger, 2009